Thursday, January 10, 2013

Toleransi di Indonesia Memprihatinkan

Image

Catatan Akhir Tahun 2012 Komnas HAM menyebutkan, tingkat toleransi di Indonesia makin memprihatinkan. Hal ini ditandai oleh maraknya konflik dan kekerasan atas nama agama.

Tengok saja. Ada bentrokan antar suporter sepakbola yang menelan korban jiwa, kampanye hitam bernuansa SARA pada Pilkada DKI Jakarta, konflik komunal di Balinuraga dan Sidoreno (Lampung), kasus penyerangan kaum Syiah di Sampang (Madura), konflik komunal di Kutai Barat (Kalimantan Timur), serta kekerasan vertikal yang berlanjut di Papua. Bisa dikatakan, hal ini merefleksikan rendahnya tingkat toleransi dan rapuhnya kohesi sosial di negeri ini.

Bagi Jalaluddin Rakhmat, seorang cendekiawan Muslim, penyebab meningkatnya tindakan intoleransi di Tanah Air cuma satu: politik. Kata dia, agama saat ini sudah seperti komoditas. Layak jual dan bisa 'dipasarkan'. Demi mendulang suara mayoritas, isu agama pun dimainkan dengan menyerang kaum minoritas. Kang Jalal--sapaan akrabnya--mengambil kasus kaum Syiah di Sampang sebagai contoh.

"Ini adalah kekeliruan politik. Mereka berpikir bahwa Syiah adalah minoritas, dan kita sebagai pemimpin akan dipilih oleh mayoritas, karena itu harus memihak kaum mayoritas. Ini pemikiran yang salah, silent majority menentang kekerasan apapun," ujar pria yang lahir di Bandung, 29 Agustus 1949.

Menurut dia, untuk memperkuat negara, rakyat harus mematuhi hukum. Namun kenyataannya, kata dia, ada semacam inkonsistensi, padahal DPR bisa mengeluarkan Undang-undang yang mendukung kebebasan beragama.

"Kita benar-benar mendukung kebebasan beragama, namun pada kenyataannya terjadi inkonsistensi. Mengapa ada banyak inkonsistensi? Karena penegakan hukum sangat lemah," kritik dosen Universitas Paramadina, Jakarta, ini.

Terkait hal ini, Kang Jalal menjelaskan secara bernas kepada Nikky Sirait dari Jaringnews.com, usai mengisi diskusi bertajuk Pluralism and Progress: Indonesia's Hope yang digelar jurnal Strategic Review di Four Seasons Hotel, Jakarta, beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:

"Akhir-akhir ini tindakan intoleransi tampaknya meningkat. Hal yang sama pernah ditanyakan semacam asosiasi para pemimpin agama di dunia kepada saya, di Basel, beberapa waktu lalu. Mengapa kekerasan meningkat di Indonesia? Padahal, kita tahu Indonesia merupakan negara toleran, hidup berdampingan secara damai antara berbagai agama dan keyakinan. Jawaban saya masih sama: karena alasan politik."

Bisa dijelaskan lebih jauh?

Yudi Latif mengatakan, setiap transisi menuju demokrasi biasanya ditandai dengan kekerasan. Apa yang ada di pikiran mereka hanya kekuasaan, bagaimana memecah belah orang-orang, menjual ide berdasarkan hal-hal yang populer untuk rakyat. Agama saat ini sudah seperti komoditas, layak jual dan bisa 'dipasarkan'.
Contohnya di Sampang, semuanya akhirnya berakhir dalam hal agama. Mereka mengatakan kepada kita bahwa pemimpin Sunni tidak mengizinkan warga Syiah tinggal di lingkungan mereka. Ini dilakukan karena alasan politik. Ini adalah kekeliruan politik. Mereka berpikir bahwa Syiah adalah minoritas, dan kita sebagai pemimpin akan dipilih oleh mayoritas, karena itu harus memihak kaum mayoritas. Ini pemikiran yang salah, silent majority menentang kekerasan apapun. Seorang politisi justru berpikir sebaliknya. Karena Syiah adalah minoritas, maka penganiayaan terhadap Syiah akan didukung mayoritas.

Setujukah Anda jika dikatakan toleransi beragama semakin memburuk beberapa tahun terakhir?

Ya, semakin memburuk, karena alasan politik. Bahkan sekarang tokoh-tokoh agama cenderung menjadi politisi.

Mengapa pemerintah sulit mengatasi ini?

Selain kontes popularitas, ada alasan lain, yaitu bias keagamaan Indonesia sebagai negara sangat lemah. Sebuah rezim sebenarnya tidak memiliki kekuatan terkonsentrasi. Saya tidak tahu apakah ini termasuk jenis demokrasi, kekuasaan tidak merata. Saya berikan contoh. Kasus Gereja GKI Yasmin. Mahkamah Agung telah memberikan putusan bahwa GKI Yasmin tidak bermasalah, sehingga gereja tersebut tetap bisa berdiri. Namun keputusan lembaga hukum bisa dibatalkan sedemikian rupa oleh level kekuasaan yang lebih rendah, Walikota. Walikota Bogor menganulir keputusan Mahkamah Agung. Tidak ada reaksi apapun dari Mahkamah Agung, padahal mereka 'dihina' oleh lembaga yang lebih rendah.

Apakah karena mereka takut kehilangan suara mayoritas tadi?

Mungkin. Saya tidak tahu. Tapi saat ini negara kita seperti tidak berdaya. Sebagai pemegang kedaulatan, keputusan negara dapat dengan mudah dibatalkan oleh lembaga terendah. Kalau boleh saya katakan secara sederhana: kita punya banyak presiden, kita memiliki banyak penguasa di negara ini.

Seperti yang Anda alami sendiri, kelompok yang diserang sebagian besar adalah kaum minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah. Keputusan terbaik apa yang bisa diambil untuk mengatasi marjinalisasi kaum minoritas ini?

Kembali ke ide saya, kita harus memperkuat negara, orang harus mematuhi hukum. Ada semacam inkonsistensi. DPR bisa mengeluarkan Undang-undang yang mendukung kebebasan beragama, yang juga memperbaiki hukum internasional di dalam negeri ini, dengan diprakarsai PBB. Jadi kita benar-benar mendukung kebebasan beragama, namun pada kenyataannya terjadi inkonsistensi. Mengapa ada banyak inkonsistensi? Karena penegakan hukum sangat lemah.

Bagaimana dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa?

Ada manfaat dan kerugian dari Pancasila sebagai ideologi. Keuntungannya, Pancasila ideologi terbuka, bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Dan dengan cara itu, karena abstraksinya, Pancasila bisa menyatukan kelompok yang berbeda. Ideologi harus menjadi seperti itu. Tapi, kelemahan ini berasal dari ide yang sama juga, karena semua orang menafsirkannya berbeda. Maka misalnya, kaum radikal bisa mengatakan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa berarti fokuslah pada Maha Esa, yakni satu-satunya Allah.

Hal itu hanya akan mentolerir monoteisme. Pancasila akan mengecualikan setiap politeisme dengan cara apapun, kemudian monoteisme bisa ditafsirkan dalam ideologi kelompok. Jadi bukannya menyatukan, karena penafsiran berbeda, ideologi Pancasila justru bisa memecah belah.

Pancasila menjadi tidak konsisten, karena mengandalkan Pancasila tanpa penafsiran hukum Pancasila. Kita harus memiliki interpretasi yang diakui secara hukum Pancasila. Hanya dengan cara itu kita bisa mengukur setiap Undang-undang dan peraturan di institusi kita berdasarkan Pancasila. Hanya jika kita memiliki interpretasi yang diakui secara hukum Pancasila.

Bagaimana dengan isu agama ini terkait dengan Pemilu 2014?

Pertama-tama, tergantung bagaimana partai Islam, partai yang memiliki basis komunitas Islam, mendefinisikan ini. Contohnya, pemilihan Bupati Sampang sangat politis. Massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) cukup banyak di Sampang. Dan ketika Menteri Agama Suryadharma Ali, yang notabene Ketua Umum PPP, datang ke Sampang, dia memihak konstituennya.

Dalam konteks itu, dia mengatakan bahwa Syiah adalah kelompok sesat, bukan bagian dari Islam. Tidak seharusnya Menteri Agama menilai kelompok tertentu bukan bagian dari Islam. Dan tentu saja, dukungannya terhadap kaum anti-Syiah akan bisa menyulut kekerasan di daerah itu, setelah ia mendukung fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat. MUI setempat merasa sangat didukung pemerintah. Jadi, di Pemilu 2014, akan sangat banyak ektremisme seperti ini. Karena Sunni adalah mayoritas, mereka akan mendukung mayoritas dengan menentang kaum Syiah.

Tentu saja ini pemikiran yang salah, karena silent majority menolak kekerasan apapun. Namun, politisi tidak mengenal silent majority. Apa yang didengar mereka adalah jika menetang Syiah, maka berarti didukung kaum mayoritas.

Sebagai seorang dosen agama, apa yang telah Anda lakukan untuk memerangi intoleransi ini?

Pertama-tama, saya mendirikan lembaga pendidikan didasarkan pada pluralisme yang saya sebarkan. Sekarang istri saya mendirikan sekitar 18 sekolah gratis, meski dua diantaranya tidak benar-benar gratis. Tapi dengan cara ini, kita bisa mendukung banyak sekolah di seluruh Indonesia. Kami mengajarkan murid-murid tentang pluralisme.

Kedua, kami juga mengamalkannya. Sebagai contoh, saya telah mendirikan sebuah organisasi bernama Badan Koordinasi Perjuangan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (BPKBB) yang terdiri dari Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Ahmadiyah dan sebagainya. Ketiga, kami telah bekerja sama dengan berbagai agama dan keyakinan untuk melakukan aksi sosial, semisal menolong korban bencana.

Kami meminta orang-orang kami untuk bekerja bersama dengan orang-orang yang berbeda agama di seluruh Indonesia. Kami selalu mewajibkan mereka untuk bekerja sama dengan pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda, sehingga dengan cara ini mereka mengamalkan pluralisme dalam kehidupan sehari-hari tanpa terlalu banyak bicara.

No comments: